Pasuruan, JATIM | SidikFakta.com – Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Pendopo Kota Pasuruan, Minggu (9/11/2025). Forum ini diinisiasi sebagai wadah untuk melakukan tinjauan kritis terhadap jalannya pemerintahan dan menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan kebutuhan riil di daerah. (10/11/25).
Aliansi BEMPAS Raya Bedah 1 Tahun Pemerintahan, Soroti “Benang Putus” Kebijakan Nasional dan Realitas Lokal
Muhammad Qommaruddin, selaku Ketua Pelaksana, menyatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai ruang refleksi dan tanggung jawab moral mahasiswa.
“Acara ini bukan sekadar forum untuk menilai, tetapi juga ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat sejauh mana janji-janji politik mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap independen dan objektif, karena peran kontrol sosial adalah jantung dari gerakan intelektual kampus.
Menjahit “Benang yang Putus”
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, mengatakan bahwa forum ini bukanlah untuk menghujat atau memuji buta, melainkan untuk melakukan tinjauan kritis. Ia menyoroti tema utama acara, “Menjahit Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Lokal.”
“Mengapa ‘menjahit’? Karena kita sering merasakan adanya ‘benang yang putus’ antara apa yang diputuskan di Senayan dan di Istana Jakarta, dengan apa yang dirasakan rakyat di gang-gang sempit Kota dan Kabupaten Pasuruan,” katanya.
Ubaidillah memaparkan kontras yang dirasakan mahasiswa. “Kita mendengar di tingkat nasional bicara soal proyek-proyek strategis triliunan. Tapi di tingkat lokal, kita masih berteriak soal pungutan liar di dunia pendidikan,” lanjutnya.
“Di sinilah letak urgensi diskusi kita. Kita ingin ‘menjahit’ kembali benang yang putus itu. Kita ingin kebijakan nasional itu mendarat di bumi Pasuruan,” pungkas Koordinator Aliansi BEMPAS.
Jawaban dan Tantangan dari Pemerintah
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang juga mantan aktivis pers mahasiswa, menyambut baik forum kritis tersebut. Ia memaparkan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan kini berfokus pada implementasi, bukan lagi visi-misi yang sudah tertuang di RPJMN.
Adi Wibowo menjelaskan, fokus pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pergeseran dari pembangunan infrastruktur fisik era sebelumnya, kini beralih ke investasi sumber daya manusia (SDM) untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
“Sehebat apa pun infrastruktur, yang menjalankan tetaplah manusia,” ujar Adi Wibowo.
Adi menyebut program nasional yang sudah “mendarat” di Pasuruan, seperti program Makan Siang Bergizi, di mana 7 dari 23 target dapur umum sudah beroperasi di kota tersebut. Serta program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat miskin ekstrem.
Baca Juga Berita Lainnya : DPRD Kota Pasuruan Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Keluhan BBM Pertalite
Namun, Wali Kota juga memberikan tantangan balik kepada mahasiswa. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa saat ini harus bertransformasi menjadi “gerakan intelektual praksis” dan tidak hanya menjadi “menara gading”.
Ia mempertanyakan apakah isu-isu lokal yang mendesak di Pasuruan sudah menjadi fokus perhatian mahasiswa.
“Di Kota Pasuruan yang dikenal sebagai kota santri, angka penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi. Tingkat HIV/AIDS juga tergolong tinggi. Apakah hal ini sudah menjadi perhatian dari gerakan mahasiswa kita di Pasuruan?” tantang Adi Wibowo.
Harapannya kedepan, agar mahasiswa tidak hanya membangun narasi publik, tetapi juga ikut memberdayakan masyarakat secara langsung, seperti mendampingi UMKM atau memberi pendampingan sosial.
// M. Ichwan //
Kabiro Pasuruan Raya
