Pasuruan, JATIM | Sidikfakta.com – DPRD Kabupaten Pasuruan gelar rapat paripurna lll, dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pasuruan, atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda non APBD tahun 2025, Rabu (12/03/25) malam, di gedung DPRD kabupaten Pasuruan.
Hadir dalam rapat paripurna, Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan segenap anggotanya, forkopimda, sekda, staf ahli, para asisten, kepala dinas, dan camat. (14/03/25).
Rapat Paripurna lll DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo Sampaikan Jawaban dan Apresiasi Pandangan Fraksi.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat memimpin langsung rapat Paripurna tersebut. Dalam rapat tersebut menyampaikan, jika rapat paripurna kedua yang di gelar Senin kemarin para fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait Raperda non APBD T.A 2025.
“Sebelumnya fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapatnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD tahun anggaran 2025. Hari ini, dalam rapat paripurna ketiga, Bupati Pasuruan akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum para fraksi-fraksi,” ujar Samsul saat memimpin rapat paripurna III.
Sementara itu, dalam penyampaian pemandangan umum kepada fraksi-fraksi antara lain fraksi partai kebangkitan Bangsa, fraksi Gerindra, fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai keadilan sejahtera dan fraksi gabungan, Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo menyampaikan ucapkan terimakasih kepada segenap fraksi-fraksi yang telah memberikan pendapat dan masukan serta himbauannya dalam Raperda non APBD tahun 2025 tersebut.
” Terimakasih atas apresiasi, saran, masukkan dan dukungannya agar Raperda ini dapat segera disahkan, sehingga dapat di jadikan sebagai dasar pembangunan yang ada di kabupaten Pasuruan,” tuturnya.
H.M.Rusdi Sutejo menyampaikan, bahwa ia sependapat apabila dalam pembahasan Raperda ini, melibatkan dari beberapa unsur masyarakat. Sehingga mendapatkan saran dan masukan yang lebih baik.
” Dalam pembahasan Raperda ini, masyarakat perlu dilibatkan, untuk mendapatkan saran dan masukan yang lebih baik, sehingga Raperda yang telah di sahkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat yang ada di kabupaten Pasuruan,” ucapnya.
Baca Juga : Pengukuhan dan Pembinaan IPSM Kota Pasuruan Periode 2024-2029, Diharapkan Jadi Kekuatan Bantu Permasalahan Sosial
Rusdi juga menambahkan, bahwa penataan perangkat daerah kedepan harus berorientasi pada program prioritas daerah. Bukan sekedar pemerataan program, agar kebijakan mendapatkan hasil yang lebih efektif, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Selain program penataan perangkat daerah yang berorientasi pada program prioritas daerah, Kami juga mendorong untuk segera mengadopsi sistem berbasis digital dalan berbagai layanan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 33 program prioritas kami yaitu digitalisasi layan publik “Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tandasnya.
// M. Ichwan //
Kabiro Pasuruan Raya
