Sidikfakta.com // GARUT, Jawa Barat – Sekretariat Daerah (Setda) Garut melalui Bagian Organisasi menyelenggarakan Diskusi Perubahan _Roadmap_ Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut Tahun 2023-2024, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum’at (26/5/2023).
Acara ini dibuka resmi Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, dan dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Asda III Garut menyampaikan, diskusi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelum yang diadakan oleh Bagian Organisasi Setda Garut, di mana dalam kesempatan ini dilakukan diskusi perubahan _roadmap_ dalam rangka penyesuaian.
“_Roadmap_ reformasi birokrasi di Kabupaten Garut, jadi bagaimana capaian-capain yang harus kita lakukan. Dan di dalam kegiatan ini, ada beberapa indikator-indikator yang penyesuaian. Oleh karena itu, maka penyesuaiannya itu harus kita lakukan secepatnya,” ucapnya.
Budi Gan Gan mengatakan, bahwa target dalam _roadmap_ tersebut adalah untuk menentukan bagaimana langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Garut, yang salah satunya adalah terkait kemiskinan ekstrem.
“Harapannya dari kegiatan diskusi ini menghasilkan satu rencana aksi yang detail, bagaimana kita untuk melakukan langkah-langkah secara konkret, untuk menyelesaikan supaya nanti indikator-indikator perubahan _roadmap_ ini bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua _Strategic Information Unit_ (STU), Ridzky Ridznurdhin, menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini dilakukan diskusi terkait perubahan _roadmap_ reformasi birokrasi Garut tahun 2023-2024, di mana terdapat beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah target, indikator, jadwal pemenuhan, serta rancangan Peraturan Bupati, di mana _roadmap_ tersebut nantinya akan dipecah menjadi general dan tematik.
“Kemudian juga ada tim yang akan mengevaluasi sekaligus sebagai koordinator pelaksana RB namanya STU (atau) _strategic information unit_,” ucapnya.
Ridzky mengatakan, bahwa STU sendiri dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang memiliki anggota dari beberapa SKPD seperti bagian organisasi Setda Garut, BAPPEDA Garut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, dan lain sebagainya.
“Kita pilih orang-orang yang dianggap punya kemampuan lebih lah ya, _barudak anu palalinter_, anak-anak muda yang mau bekerja keras (dan) bekerja cepat mainkan ini program, karena ini akan berpengaruh kepada perencanaan pembangunan Garut ke depan intinya itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa _output_ dari kegiatan diskusi ini adalah _roadmap_ yang merupakan peta jalan menuju pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan.
Ia berharap, para peserta dari SKPD yang hadir dapat memahami bagaimana Reformasi Birokrasi kedepan, kemudian memahami apa yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan, dan selanjutnya adalah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan RB.
“Jangan sampai pelaksanaan nggak dimonitor juga, sehingga semua hasil itu bisa tadi tergambar dengan baik, terlaksana dengan baik, terlaporkan dengan baik, dan yang paling penting berdampak kepada masyarakat,” tandasnya.
(JN.Sf)
