Sumbawa Barat, (NTB) |SidikFakta – Upaya pengamanan Objek Vital Nasional (OBVINAS) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Anggota Gabungan Polres Sumbawa Barat dan Anggota Kompi 2 Batalyon B Sat Brimob bersama personil Kodim 1628 Sumbawa Barat melakukan pengamanan unjuk rasa dalam aksi damai bertempat di gate par 21 alfa PT. AMNT, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat pada jum’at (17/03/2023).
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S.IK.MIP melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi, S.Sos mengatakan, pengamanan tersebut sebagai tindak lanjute mendukung 16 Program Prioritas Kapolri Prediktif,Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan nomor 14 tentang pengawasan Pimpinan terhadap setiap kegiatan.
“Dalam pengamanan unjuk rasa dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kompol Iwan Sugianto SH, unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) berbuntut dari kekecewaan ORGANDA KSB kepada PT. AMNT yang selama ini tidak pernah melibatkan pengusaha lokal dalam aktivitas apapun di dalam perusahaan,” jelasnya.
Pada kesempatan ini pula Kapolres Sumbawa Barat berharap pemerintah daerah juga harus mampu menjembatani apa yang menjadi persoalan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, ini adalah masalah bersama jadi kapolres sumbawa barat mengajak FKPD sumbawa barat bersama sama turun gunung dan memiliki sense of crisis terhadap persoalan di masyarakat yang terkait dengan eksistensi PT AMNT yang merupakan Obvitnas.
Lanjutnya, berbagai isu-isu dan tuntutan yang mereka sampaikan terkait kebijakan penggunaan transportasi yang tidak memberikan PAD untuk Pemda KSB, serta ketidak berpihakan PT. AMNT terhadap Pengusaha Transparansi Lokal, yang mana PT. AMNT tersebut juga seringkali melakukan aktivitas Move Demove Angkutan Over kapasitas baik dalam bentuk kendaraan maupun peralatan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum.
“Pihak kepolisian menghimbau kepada para unjuk rasa agar tetap tenang dan damai,jangan melakukan anarkis ketika ingin menyampaikan aspirasinya di depan umum.Maka dari Polri akan melindungi dan mengawal pada pengunjung rasa dengan tertib dan aman,” tuturnya.
Pasalnya,menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang.
“Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” terangnya.
(H. Syamsul Hadi)
