Pasuruan, JATIM | SidikFakta.com – Pertemuan membahas rencana demo aksi damai pada hari Rabu 3 September 2025. Korlap aksi mengadakan pertemuan pada Senin Selasa 2 September 2025 malam di rumah dinas Walikota di jalan Panglima Sudirman. (03/09/25).
Aktivis M. SHAFRIADIN, A.S. S, H., C.L.A, dengan panggilan akrabnya yakni bung Ompu bersama timnya, Ridwan Vatarudin, S.H., Ketua Cakra Berdaulat, Imam Russian, Ketua LPK-BARATA, Irfan Darmawan, Khubnur Kusuma. Bertemu dengan Walikota Pasuruan, H. Adi Wibowo, didampingi Kapolres Pasuruan Kota, Dandim 0819, Ketua DPRD Kota Pasuruan di Rumah dinas Walikota kondisi bangsa saat ini.
Panggilan Nurani Masyarakat se-Pasuruan Raya , Tunda Aksi 3 September di Depan Gedung DPRD.
Rencana aksi damai yang sedianya terlaksana di depan Gedung DPRD Kota Pasuruan dan depan Mapolres Pasuruan Kota, Rabu 3 September 2025, Aksi Demontrasi 3 September 2025 di Surabaya yang diinisiasi oleh Rakyat . Resmi menunda aksi Panggilan Nurani warga dan muda-mudi serta gabungan Elemen masyarakat Se-Pasuruan Raya, yang diinisiasi aktivis bung Ompu
M. SHAFRIADIN, A.S. S, H., C.L.A, menegaskan, penundaan aktivitas tersebut, seiring dengan tidak kondusifnya situasi saat ini.
“Dengan banyaknya pertimbangan, akhirnya kami memutuskan demo aksi damai pada tanggal 3 September 2025 dibatalkan atau ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan” ujarnya
Kemudian, pengambilan keputusan itu setelah muncul kekhawatiran ada pihak yang menunggangi aksi. Terlebih pasca insiden pembakaran gedung-gedung DPRD dan kantor kepolisian yang marak akhir-akhir ini.
“Mengingat dalam beberapa hari ini, aksi-aksi yang awalnya damai sudah berubah menjadi aksi anarkis. Ada beberapa kantor DPRD dibakar. Rumah-rumah politisi dijarah, sudah terjadi tindakan anarkis di jalan-jalan. Pos-pos polisi banyak yang dirusak. Kantor Negara Grahadi juga dibakar. Maka menurut kita, situasi ini tidak kondusif,” ungkap Bung Ompu.
Saat ini, Panggilan Nurani Masyarakat se-Pasuruan Raya belum menentukan tanggal gantinya. Seluruhnya fokus untuk menjaga situasi hingga kondusif lagi baru beraksi.
“Setelah situasi kondusif, kita akan aksi. Sebab apa? Jika tuntutan tidak ada yang dikabulkan atau disuarakan oleh Walikota maupun anggota DPRD kota Pasuruan,” ucapnya.
Tuntutan dari masyarakat yang tergabung dalam Panggilan Nurani Masyarakat se-Pasuruan Raya, yakni pertama, sahkan UU perampasan aset, Reshuffle dan perampingan kabinet, Reformasi dan audit DPR dan Reformasi lembaga kepolisian.
“Jadi kita tetap berharap. Kalau Walikota maupun DPRD menyuarakan tuntutan kami. Kami juga menuntut kepada petinggi petinggi kota Pasuruan untuk mementingkan ekonomi kerakyatan, yang selalu melibatkan putra daerah” pungkas Bung Ompu
// M. Ichwan //
Kabiro Pasuruan Raya
