sidikfakta.com | Semarang, Perhelatan Pemilihan Umum 2024 masih delapan bulan kedepan, pesta demokrasi lima tahunan itu sejatinya akan menjadi hajatan besar politik bangsa ini. Sedianya rakyat Indonesia akan memilih calon presiden wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD serta kepala daerah secara serentak.
Pemilu 2024 juga disebut-sebut sebagai ujian bangsa ini dalam mengawal laju demokrasi. Lantas bagaimana peran DPRD dalam mengawal kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024?.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Djoni Kristijanto menuturkan ketika berbicara tentang sebuah pertandingan (KPUD) sebagai wasit dalam proses pertandingan nanti memegang peran sangat besar.
Proses menuju pertandingan maupun saat pertandingan tentunya sebaga wasit (KPU) tentu jangan sampai menjadi provokator terjadinya kerusuhan. Kalau pengadilnya (KPUD) kurang adil akhirnya terjadi kerusuhan,” ujar Djoni saat menjadi nara sumber Dialog bersama Parlemen Jawa tengah yang bertajuk “Mengawal Pemilu 2024 yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Petra 1 Hotel Noormans jalan Teuku Umar no 27 Kota Semarang, Selasa (20/6).
Menurutnya prinsip prinsip sebagai pengadil (penyelenggara) kami sangat percaya dan yakin KPUD Provinsi Jawa Tengah mampu mengawal itu, namun belajar dari pengalaman yang lampau seringkali kualitas yang sama belum bisa tercapai ditingkat Kabupaten/Kota.
” Pemilu yang lampau Komisioner KPU tingkat Kabupaten Kota hanya membacakan angka saja salah terus menerus, itu artinya ada permasalahan tingkat pengadil (KPUD) ketika membaca angka saja salah. Kami jadi meragukan ketika menjadi pengadil di wilayah Kabupaten/Kotanya,” terang Djoni.
Kami berharap sekali azas keadilan dalam arti disini adil untuk semua orang berkompetisi untuk diterapkan baik oleh panitia seleksi yang sekarang sudah terbentuk maupun terhadap pengambil keputusan,” ujarnya
Harapannya obyektifitas bisa betul betul dijaga agar pertandingan enak ditonton, jangan sampai menjadi bargainer pemicu permasalahan karena ketidak mampuan menjaga situasi pengadil.
Djoni menambahkan tak sedikit rumor terjadi ketika disuatu lokasi terjadi kong kalikong (penyelenggara, pengawas nuga peserta pemilu) ketika terjadi kampanye yang jelas jelas melanggar didiamkan saja.
Kami berharap Indonesia tetap berlanjut menjadi sebuah negara melalui pemilu yang adil dan menyenangkan,” pungkas,” Djoni
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widyantoro mengatakan Pemilu 2024 sesuai dengan Undang Undang No 7 tahun 2017, tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Pada 14 juni 2022 kita sudah masuk tahapan ini, pembentukan badan AdHok seperti KPPS sudah selesai. Pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu juga sudah.
Penetapan yang sedang berjalan dan sampai sekarang sudah berjalan adalah, pemutakhiran data pemilu. ” ini masih berjalan nanti akan di plenokan di kabupaten dan DPT 21 september,” ujar Paulus.
Terkait pencalonan baik.anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupunpun Kota serta DPD. Khusus DPD pencalonannya sudah dimulai sejak desember 2022 lalu.
Karena DPD merupakan calon perseorang, ketika mereka mencalonkan diri harus bisa membuktikan punya dukungan. Untuk Jateng 5000 dukungan yang tersebar di 50 persen lebih jumlah kabupate kota artinya di 18 kabupaten kota.
Ini masih proses verifikasi administrasi sampai 23 juni 2023 dan kita masih seleksi ferivikasi administrasi terhadap dokumen dari bakal calon DPD dan dan bakal calon DPRD Provinsi Jateng. DPD Kita proses hanya 11 provinsi. Untuk bakal calon DPRD provinsi jhdari 18 parpol ada 1911 balon.
24 juni 2023 kita serahkan dukumen pada parpol dan balon DPD. Jadi ketika penyerahan dokumen pendaftaran ada 2 jenis dokumen yaitu dokumen pencalonan dari parpol artinya surat pencalonan, persetujuan dari DPP dan daftar nama calon. Sedangkan dokumen masing masing calon yang isinya tertera syarat itu baru ada tetapi belum sampai ke taraf kebenaran baru kita cek kedalamanya,” imbuhnya.
Pada kesempatan sama Dosen Hukum Tata Negara Undip Semarang, Prof Dr Lita Tyesta LSW mengatakan pemilu merupakan salah satu alat untuk negara ini selalu tetap ada dan konsepsi yang dibangun oleh konstitusi kita tiap 5 tahun sekali.
Tiap 5 tahun sekali jalannya pemerintahan ini masih di evaluasi terus yaitu dengan melakukan pemilihan presiden, pileg ataupun pilkada,” ucapnya
Menurutnya tidak bisa membayangkan kalau suatu ketika 2024 tidak terjadi pemilu, pasti akan terjadi suatu kegoncangan didalam kita bernegara.
Kita membayangkan sebagai sebuah negara kita membawa kendaraan mau dibawa kemana. Itu adalah step by step dan supaya terus akan ada maka dilaksanakan pemilu,” ujar Lita
Partai politik sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat dalam untuk melahirkan calon calon pemimpin. Partai politik sebagai lembaga atau wadah candradimuka untuk menghasilkan calon calin pemimpin,” terangnya.
Dalam pemilu konstitusi kita membatasi dua kali periode dibandingkan tahun sebelumnya tidak ada pergantian hinggga sampai tujuh kali.
Pemilu itu akan terus berlangsung setiap 5 tahun sekali, maka tonggak bernegara ada disitu yng sesuai dengan aturan aturan seperti yang sudah diatur dan tercantum dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 kan sudah jelas disitu,” ujar Lita.
ADV/ red/
