Lubuk Linggau | Sidikfakta.com- Paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) tahun 2026 sekaligus penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Paripurna ini menjadi penting karena berlangsung di tengah tantangan fiskal, khususnya penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. (02/12/25).
Ketua DPRD kota Lubuklinggau Pimpin Langsung Rapat Paripurna Banggar Tahun 2026 Bersama Seluruh Fraksi
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Efendi dari Fraksi Golkar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Fraksi NasDem melalui Septrian Nugraha menyatakan menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Namun, ia menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir langsung selama proses pembahasan, bukan sekadar mengirim perwakilan. Menurut NasDem, kehadiran langsung diperlukan untuk mempercepat klarifikasi dan memastikan sinkronisasi data anggaran.
Fraksi PKS melalui Thabrani memberikan catatan tegas terkait penurunan TKD sebesar Rp180 miliar dari pemerintah pusat. PKS menyebut kondisi ini sebagai “tantangan serius” yang membutuhkan kepemimpinan kuat dari eksekutif maupun legislatif. PKS juga mendorong percepatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti:
- Peningkatan jalan cor beton/aspal
- Pemasangan lampu jalan
- Pelebaran dan lanjutan pembangunan -Jembatan Batu Urip
- Penanganan jalan berlubang
- Perbaikan drainase di Jalan Sejahtera, Taba Jemekeh
Juru bicara Gerindra, Yaudi, menyampaikan dua poin penting,
Pertama, aspirasi mahasiswa terkait penyediaan asrama atau rumah singgah harus menjadi perhatian pemerintah.
Kedua, penyampaian KUA–PPAS tahun mendatang wajib mengikuti jadwal dan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 agar tidak terjadi keterlambatan tahapan kembali.
Gerindra pada prinsipnya setuju pembahasan Raperda APBD dilanjutkan.
Perwakilan Golkar, Rinaldi Efendi, kembali mengingatkan Pemkot agar menyusun program yang lebih efektif dan efisien serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Golkar juga menekankan:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ruang yang sangat besar.
- Pembahasan APBD ke depan harus lebih longgar, sesuai tahapan, dan tidak terburu-buru.
- Peningkatan pelayanan PDAM menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Lubuklinggau.
Baca Juga Berita Lainnya : APBD 2026 Kota Lubuk Linggau Resmi Disahkan Dalam Paripurna DPRD Bersama Walikota H Rachmat Hidayat
Melalui Hambali, Fraksi PDIP sepakat melanjutkan pembahasan APBD 2026 ke tahap berikutnya. Mereka juga menyampaikan sejumlah catatan internal yang meminta perhatian khusus Pemkot dalam penyusunan kebijakan anggaran. Penutupan Rapat Paripurna dengan kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026.
Meski demikian, hampir semua fraksi menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran tahun depan, terutama karena berkurangnya dana transfer dari pusat.
Dengan berbagai catatan kritis yang muncul, pembahasan APBD 2026 di pastikan akan berjalan lebih ketat. Sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam memperkuat arah pembangunan di tengah tekanan fiskal.
// Riyansa F //
Kaperwil Sumsel
