Menu

Mode Gelap
GERTAP Soroti Polemik Perombakan AKD Kabupaten Pasuruan Ketua LSM PERWIRA Segera Melaporkan Kepala Dinas PUCK-TRP Musi Rawas Ke APH Atas Dugaan Korupsi Gerakan MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang Bersinergi Menjadi Garda Terdepan Kota Semarang

Sidik News · 25 Jul 2024 09:38 WIB ·

Penggeledahan di Pemkot Semarang, Wahyu Rudy: Terkesan Sarat Muatan Politik


 Penggeledahan di Pemkot Semarang, Wahyu Rudy: Terkesan Sarat Muatan Politik Perbesar

Semarang | SidikFakta.com – Penggeledahan berbagai tempat lingkungan Pemkot Semarang terkesan sarat muatan politik, mengingat hal itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Walikota incumbent menyatakan akan mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedang berproses.

Hal itu tersampaikan oleh Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI) Wahyu Rudy Indarto,SH.MH.

Menurutnya, alibi apapun dari KPK tetap akan sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa pemrosesan berbagai dugaan pelanggaran di lingkup Pemerintahan Kota Semarang tersebut tidak berkaitan dengan proses politik yang sedang berlangsung.

“Sulit bagi masyarakat mempercayai bahwa penggeledahan itu murni penegakan hukum semata,”ujar Rudy.

Penggeledahan di Pemkot Semarang, Wahyu Rudy: Terkesan Sarat Muatan Politik

Penggeledahan di Pemkot Semarang

Baca Juga : DPP LPHI Dirikan Posbakum Indonesia


Mengapa? Tanya Rudy yang menjawab sendiri,

“Karena jika murni penegakan hukum semestinya kegiatan itu bisa dilakukan sebelum mbak Ita menyatakan akan ikut berkompetisi pada Pilkada November mendatang.”

Bahwasanya kasus ini sudah tercium pada awal tahun 2024 ini. Bahkan, ketika itu Hevearita Gunaryanti Rahayu atau mbak Ita itu sudah pernah dipanggil KPK. Tetapi terhenti lama, tidak ada tindak lanjut.

“Setelah diperiksa oleh KPK, mbak Ita secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Dan setelah itu masyarakat tidak mendengar lagi tindak lanjut dari KPK,”ungkapnya.

Logikanya, tambah Rudy, setelah pemeriksaan sekitar Januari-awal Februari 2024 tersebut, KPK langsung menindaklanjuti, apakah walikota itu jadi tersangka atau tidak.

“Umum kita saksikan, begitu selesai diperiksa, terduga malam harinya sudah memakai jaket oranye,”ujarnya.

“Kenapa kasus mbak Ita ini agak berbeda? Ditindaklanjutinya setelah setengah tahun sejak diperiksa?” tanyanya.

Sudah jadi semacam tradisi, jika ada kontestan pemilihan, perkaranya ditangguhkan sampai usainya kontestasi.

“Ini berbeda. KPK memproses mbak Ita, kala yang bersangkutan berproses mendaftar sebagai calon walikota pada Pilkada 2024,”ujar Rudy.

“Kondisi inilah yang membuat masyarakat sulit percaya pada alasan apapun yang disampaikan KPK,”tambahnya.

Apalagi, lanjut Pengawas Yayasan Posbakum Indonesia LPHI itu, jika alasan KPK  terkait kualitas dan kuantitas perkara. “Perkara yang ratusan triliun saja belum tuntas-tuntas. Dan bukan satu dua kasus, banyak kasus bernilai triliunan masih menggantung,”ujarnya.

“Lalu mengapa harus mendahulukan Walikota Semarang yang nilainya jauh lebih kecil tentunya,”tanya Rudy.

Rudy sepakat, semua kasus korupsi harus segera terselesaikan. Termasuk kasus Pemkot Semarang ini. Hanya saja, lebih bijak bila KPK juga tidak melalaikan kondusivitas dalam penyelesaiaannya. Seyogyanya memperhitungkan moment atau waktu yang tepat. Seperti kasus Pemkot Semarang lebih elok pengerjaannya setelah selesai Pilkada.

“Bahkan andai dieksekusi bulan April atau Mei lalu, mungkin situasinya akan lebih tenang dan masyarakat tidak akan memberi penilaian negatif kepada KPK,” ungkapnya.

 

 

// Red //

 

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dugaan Praktik Tambang Ilegal di Cengkrong, Bupati LIRA Pasuruan Minta Pemkab Segera Bertindak Tegas. 

16 Agustus 2025 - 06:28 WIB

Menumbuhkan Rasa Nasionalisme, Polres Pasuruan Gelar Gebyar Bendera Merah Putih di Bangil

16 Agustus 2025 - 06:21 WIB

Polres Pasuruan Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Ganja, Sita 11,2 Gram Sabu dan 20,9 Gram Ganja

16 Agustus 2025 - 06:08 WIB

FORMAT Desak Kapolres Pasuruan, Perketat Pengawasan Peredaran Miras yang Semakin Mengkhawatirkan.

14 Agustus 2025 - 20:24 WIB

Sambut Hari Jadi ke-77 Polwan RI, Polwan Polres Pasuruan Gelar Donor Darah

14 Agustus 2025 - 19:04 WIB

Dinas Perkim Kota Pasuruan Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni

14 Agustus 2025 - 18:58 WIB

Trending di Sidik News