Menu

Mode Gelap
GERTAP Soroti Polemik Perombakan AKD Kabupaten Pasuruan Ketua LSM PERWIRA Segera Melaporkan Kepala Dinas PUCK-TRP Musi Rawas Ke APH Atas Dugaan Korupsi Gerakan MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang Bersinergi Menjadi Garda Terdepan Kota Semarang

Sidik News · 16 Jul 2024 13:25 WIB ·

18 Warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Bernafas Lega Setelah BPN Banjarnegara Melakukan Pengukuran Lahan


 18 Warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Bernafas Lega Setelah BPN Banjarnegara Melakukan Pengukuran Lahan Perbesar

Banjarnegara – Sidikfakta.com – Warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan dapat bernafas lega, setelah BPN Banjarnegara melakukan pengukuran lahan. Hal tersebut dalam rangka bagian dari proses pembuatan sertifikat hak milik tanah dari petugas Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) , meskipun hal itu adalah hal yang sangat biasa. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses, bahkan merupakan dasar pembuatan sertifikat untuk mengetahui luas dan batas tanah.

 

Akan tetapi berbeda oleh sebagian masyarakat Dukuh Domas, Desa Danakerta Kecamatan Punggelan – Banjarnegara. Pengukuran lahan ini seperti mendapatkan setetes air pada musim kemarau. Karena mereka menantikan proses pembuatan sertifikat tanah miliknya selama 24 Tahun lamanya.

18 Warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Bernafas Lega Setelah BPN Banjarnegara Melakukan Pengukuran Lahan

Hal ini berawal dari peristiwa bencana tanah amblas di Dukuh Domas, Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan – Banjarnegara pada tahun 2000 silam ( 26 / 12 / 2020 ) yang mengakibatkan 80 rumah amblas.

Kemudian masyarakat yang terimbas bencana tersebut berinisiatif merelokasi secara mandiri ke tempat lain karena sebagian warga masih memiliki lahan pada tempat yang lebih aman.

Tetapi upaya relokasi mandiri bagi 18 Kepala Keluarga menjadi permasalahan tersendiri karena tidak memiliki lahan yang aman dari bencana.

Dengan tekad yang kuat, M. Nursoleh berinisiatif untuk mengkafling lahan kemakmuran milik desa atau sering menyebutnya dengan tanah Bengkok. Hal tersebut bertujuan untuk ditempati oleh 18 Kepala Keluarga ( KK ) yang tidak memiliki lahan lain.

Dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah desa Punggelan, dengan membeli lahan milik desa tersebut.

Namun proses kepemilikan lahan tersebut tidak semudah membeli lahan milik warga biasa, karena terhambat regulasi pemerintah terkait alih fungsi lahan milik negara.

Baca Juga : Aksi Damai Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan Datangi Gedung Setda dan DPRD Banjarnegara

M.Nursoleh melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah yang ia tempati.

Kemudian pada Tahun 2010 di setujui oleh Gubernur Jawa Tengah atas Ijin Mutasi / Pelepasan Tanah Bengkok Desa Untuk Relokasi Bencana Alam dengan dikeluarkan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah no. 143 / 17333 tertanggal 3 September 2010.

Namun perjuangan panjang untuk mendapatkan Sertifikat tanah masih harus dilakukan, karena berbagai persyaratan harus dilengkapi untuk pengajuan ke kantor BPN Banjarnegara – Jawa Tengah.

Warga Desa Danakerta

Datangnya Agus Aryanto bersama team pengukuran tanah dari BPN Banjarnegara, untuk melakukan pengukuran tanah atas dasar permohonan dari M. Nursoleh CS, di Dukuh Domas Desa Danakerta Kecamatan Punggelan pada hari Senin, 15 Juli 2024 membuat 18 Kepala Keluarga bernafas lega.

Karena dengan perjalanan yang panjang selama sekira 24 tahun, baru mendapatkan titik terang mendapatkan legalitas kepemilikan tanah burupa sertifikat hak milik.

 

Saat awak media menjumpai M. Nursoleh , ia mengatakan,

” Saya atas nama pribadi dan juga atas nama masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada petugas BPN yang sudah melakukan pengukuran lahan dengan sebaik baiknya, dan semoga dengan kegiatan pengukuran tanah ini merupakan awal yang baik bagi kami untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang selama ini kami perjuangkan ” tuturnya.

 

Pada akhir kegiatan, Agus Aryanto selaku petugas pengukuran dari BPN Banjarnegara menerangkan,

” Pengukuran ini merupakan dasar dari terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sesuai dengan dasar kepemilikan yang sah. Dan pengukuran ini juga menjadi tugas kami, sehingga kami dalam menjalankan tugas pengukuran kami lakukan secermat mungkin agar tidak timbul permasalahan batas kepemilikan tanah dimasa yang akan datang ” ungkapnya.

 

Purwo Santoso

Kaperwil Jateng

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

FORMAT Desak Kapolres Pasuruan, Perketat Pengawasan Peredaran Miras yang Semakin Mengkhawatirkan.

14 Agustus 2025 - 20:24 WIB

Sambut Hari Jadi ke-77 Polwan RI, Polwan Polres Pasuruan Gelar Donor Darah

14 Agustus 2025 - 19:04 WIB

Dinas Perkim Kota Pasuruan Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni

14 Agustus 2025 - 18:58 WIB

Polres Pasuruan Salurkan Beras Murah ke Seluruh Wilayah untuk Jaga Stabilitas Pangan

13 Agustus 2025 - 15:22 WIB

Pelayanan RSUD Soedarsono Dinilai Buruk, Ketua LPK- BARATA: Tuntut Pemkot Pasuruan Beri Sanksi Tegas.

13 Agustus 2025 - 15:15 WIB

Polres Pasuruan Gelar Lomba dengan Masyarakat, Dalam Rangka Peringati HUT RI ke-80

12 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Trending di Sidik News