Kebumen – Sidik Fakta.com – Pesta demokrasi untuk memilih dan menentukan wakil rakat yang akan duduk di kursi badan legislatif. Baik di tingkat daerah maupun pusat, semakin lama semakin buruk. Di duga karena maraknya money politik atau yang biasa di kenal oleh masyarakat dengan kata wuwuran ( bahasa Jawa ). Yang artinya menyebar sejumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih agar memilih calon tertentu.
Dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana lapangan pekerjaan yang minim jika di bandingkan dengan angka kelulusan sekolah, sempitnya peluang usaha. Yang kemudian meningkatnya angka pengangguran, sehingga money politik dapat berjalan mulus. Sementara proses penegakan hukum terhadap dugaan money politik sulit di buktikan maka bagi para pelaku dan penerima money politik merasa aman. Seolah – olah hal itu adalah hal yang sangat biasa.
Demokrasi Terasa Mati Suri, Imbas Dari Dugaan Maraknya Money Politik Yang Tidak Terkendali
Budaya ” wuwuran ” biasa di sebut oleh banyak kalangan masyarakat seperti sudah sangat mengakar. Baik di tingkat daerah, di tingkat Propinsi, bahkan tingkat pusat. Termasuk incumben yang jelas2 tau regulasi tentang money politik dan paham tentang regulasinya. Juga ikut – ikutan menyebar sejumlah uang yang di tempatkan di dalam amplop untuk di bagikan kepada masyarakat ( calon pemilih ) terkesan lebih liar, mengingat baginya, mereka lebih berpengalaman.
Tindakan demikian terkesan memaksakan diri untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif dengan berbagai macam cara. Sehingga tanpa mereka sadari perbuatan itu membuat demokrasi mati suri, dan nampak demokrasi yang semu. Janji – janji saat kampanye juga kadang janji yang tidak masuk akal dan sulit di wujudkan. Terlebih lagi ketika menjabat sebagai anggota legislatif honornya tidak sebanding dengan pengeluaran saat kampanye. Termasuk pengeluaran dana yang di gunakan untuk di sebar kepada konstituen. Sehingga saat menjabat dapat di pastikan jauh dari kata ” AMANAH “.
Sementara itu pihak Aparat Penegak Hukum juga sulit dalam hal pembuktian adanya dugaan money politik. Sehingga seolah – olah penegak hukum di anggap mandul. Hal ini membuktikan bahwa money politik sudah terkonsep dengan sangat rapih sehingga sulit untuk di buktikan. Walaupun terjadinya money politik itu benar – benar nyata dan sudah menjadi rahasia umum.
Bawaslu Terkasan Tutup Mata
Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ) di tingkat Kabupaten atau kota dan Panwaslu ( Panitia Pengawas Pemilu ) di tingkat Kecamatan juga terkasan tutup mata, sekalipun sebenarnya mereka tau adanya praktik money politik itu benar – benar terjadi, namun kebanyakan dari petugas Panwaslu secara personal sangat mengenal terhadap para pelaku money politik, sehingga bagi para petugas dari Panwas secara mayoritas mendiamkannya, sehingga seolah – olah tindakan itu sudah lazim.
Begitupula masyarakat yang menerima wuwuran, dengan senanghati menerimanya, bahkan kalau tidak ada wuwuran maka masyarakat akan enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi pertanda buruk terhadap demokrasi kita, karena di duga telah terjadi degradasi moral dalam berpolitik. Dan apabila hal seperti ini tidak segera di antisipasi dan di perbaiki mulai dari sekarang, maka dimasa lima ( 5 ) tahun mendatang akan semakin parah, karena terkesan demokrasi diartikan kebebasan yang tidak terarah.
Untuk itu, bagi para penerus bangsa ini, di harapkan mampu dan mau berfikir cerdas menentukan arah demokrasi di Indonesia agar kembali bangkit dan sehat, dengan harapan pembangunan di semua sektor bangsa Indonesia dapat berjalan dengan baik yang berimbas pada meningkatnya perekonomian bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan cita – cita luhur bangsa yang terkandung di dalam Pancasila terutama sila ke lima ( 5 ) ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia ”
Purwo Santoso
